- Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia tidak bertahan lama. Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Berikut ini sejarah masa Demokrasi Parlementer di menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap Indonesia ternyata pernah menganut sistem ini mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal Demokrasi Liberal di antaranya, Mohammad Hatta dan Sutan keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk kata lain, Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan rakyat. Socrates, Pesepakbola yang Mengubah Sejarah Demokrasi Brasil Hidup Mati Partai Politik & Titik Balik Sejarah Demokrasi Indonesia Terdapat sejarah tentang kelahiran paham Demokrasi Parlementer yang dikatakan berawal dari Demokrasi secara umum di salah satu kota polis, Athena, di zaman Yunani Kuno, hingga meluas ke Eropa, dan akhirnya dikenal dunia. Selain itu, ada juga ciri-ciri, kekurangan, dan kelebihan dari sistem tersebut. Cikal-bakal sistem Demokrasi Parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani Kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok 2009 karya Wasino, terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan sana, pembuatan keputusan terkait masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan mencari suara terbanyak musyawarah. Akan tetapi, seiring hilangnya peradaban Yunani Kuno, sistem demokrasi ini juga turut memudar Faud Hasan, Bab Pengantar, dalam Plato, ApologiaL Pidato Sicrates yang diabadikan Plato, 198629-31.Tokoh-tokoh Indonesia yang memercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal di antaranya Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan juga 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia Menurut Pancasila & UUD Amnesty 3 RUU Pemekaran Papua Bentuk Kemunduran Demokrasi Demokrasi Parlementer di Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat RIS, yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar KMB dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, resmi dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 201548 menyebutkan bahwa RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Menurut tulisan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 201596, pada masa Demokrasi Parlementer, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kendati awal kelahiran semua partai ini merupakan semangat revolusi, namun akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Bahkan, bisa dikatakan ketika masa itu Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan. Baca juga Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Sejarah Sistem Presidensial Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1965 Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia 1950-1959 Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi tujuh era di bawah pimpinan perdana menteri. Setiap periodenya pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Berikut ini ketujuh masa tersebut1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951 Kabinet ini berupaya sekuat tenaga melibatkan semua partai yang ada di parlemen. Namun, Mohamad Natsir selaku perdana menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang adalah tokoh Masyumi, partai Islam yang amat kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia PNI selalu saja kandas. Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia The Masyumi Party Between Democracy and Integralism 2015 menyebutkan, PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan bahkan melakukan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dilkeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Baca juga Tugas TNI Sejarah, Peran, & Fungsinya sebagai Alat Pertahanan RI Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya Karakteristik Partisipasi Politik Ciri-ciri, Penerapan, & Contoh 2. Kabinet Sukiman April 1951-Februari 1952 PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini. Namun, sama seperti sebelumnya masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryosanjoyo sang perdana menteri adalah orang kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI, bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Sukarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953Pada masanya, Wilopo selaku perdana menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum Pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung juga Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Pengamalan Pancasila Sila ke-1 di Lingkungan Tempat Bermain Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I Juli 1953-Juli 1955 Ali Sastroamidjojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan Pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu, Pemilu akan diadakan pada 29 September DPR dan 15 Desember Konstituante 1955. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955- Maret 1956 Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan Pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling begitu, masalah ternyata terjadi pula. Sukarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Baca juga Sejarah Operasi Trikora Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh Sejarah Konferensi Meja Bundar KMB Latar Belakang, Tokoh, Hasil Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda 6. Kabinet Ali Sastoamidjojo II Maret 1956-Maret 1957 Berbagai masalah juga dialami Kabinet Ali Sastoamidjojo untuk kali kedua ini, dari persoalan Irian Barat , otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara, dan Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuia kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. 7. Kabinet Djuanda Maret 1957-Juli 1959 Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, yakni membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait juga Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh Sejarah Pemberontakan Andi Azis Penyebab, Tujuan dan Dampaknya Sejarah Pemberontakan Nambi vs Majapahit Mati karena Fitnah Keji Akhir Demokrasi Parlementer Singkatnya waktu periode pemerintahan kabinet-kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil, bahkan hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain negara. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya, termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Demokrasi Liberal yang sebelumnya sudah membawa kekacauan terhadap stabilitas pemerintahan akhirnya digantikan dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang berlaku sejak 1959 hingga juga Fosil Homo Soloensis Sejarah, Penemu, Lokasi, dan Ciri-ciri Kerajaan Kutai Martapura Penyebab Runtuhnya & Daftar Raja Fakta Sejarah Misteri Hotel Niagara Malang Viral & Disebut Angker - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Iswara N RadityaPenyelaras Ibnu Azis & Yulaika Ramadhani

Part 1 Business Mind Map Templates Part 2 Education Mind Map Templates Part 3 Daily Life Mind Map Templates Part 4 More Mind Map Templates Part 5 Features of Edraw's Mind Map Templates Part 6 Where to Find a Mind Map Template Part 7 How to Modify a Mind Map Template EdrawMind provides you with many ready-made mind map templates that you can select for free. EdrawMind Full-Featured Mind Mapping Software 33 predefined themes to make your mind map stand out 12 different structures to meet your need Cross-platforms supported Windows, Mac, Linux, Web Brainstorming mode and presentation mode Group & real-time collaboration Part 1 Mind Map Templates for Business Dozens of mind map templates are readily available to help you clarify thoughts, visualize ideas and boost creativity. Download and use them if suitable. Customize the contents, layout or background to make it personalized. To edit or create mind maps, try free mind mapping software, EdrawMind, which provides you with a great number of mind map templates. Part 2 Mind Map Templates for Education Part 3 Daily Life Mind Map Templates Part 4 More Mind Map Templates Part 5 Features of Edraw's Mind Map Templates Generally, these templates are easy-to-use and editable, printable and shareable. Edraw's visual mind map templates are characterized by High quality. All templates are professionally designed as presentation-quality. All are highly artistic blend of color, text and imaging. Large in number. Gain over 30 Mind Map templates to get started instantly. Edraw team keeps expanding the templates collection every day. Rich in styles. Choose from a wide variety of templates, simple or complex, with or without clipart. Easily editable. All templates are editable since they are created with smart vector shape. The basic mind map shapes include floating quick buttons that support point-and-click editing. New shapes can be generated automatically by only clicking on the floating quick button, perfectly connected, aligned and spaced. Flexibly compatible with other programs. One template can be exported into many other formats pdf, docx, pptx, jpg, png, svg and so on. This enables easier data sharing and information communication at any platform. Part 6 Where to Find a Mind Map Template It is easy to find templates in EdrawMind and in our website. Download and install the mind map software. Then you can find templates from "MindMap Gallery". The built-in templates can be used in many scenarios, including education, work, life, events & trends, etc. When you click the template, it allows editing within the software. Download Software - Try EdrawMind and use the built-in templates >> Mind Map Gallery - Find the inspiration in our beautiful mind map gallery >> Part 7 How to Modify a Mind Map Template EdrawMind makes it even simpler and faster by offering advanced tools of diagramming. You can grab the simplest and fastest way to create a mind map to get started from a template 1. Auto Generation All mind map shapes have 1 floating quick buttons. 1 easy click on it generates a new shape. The newly added shapes are automatically connected, aligned and distributed, saving a lot of time and effort. 2. Auto Relocation Every time you add, delete or move a shape, others shapes will relocate themselves smartly to the right position. Compared with hand drawing, this saves a lot of time spent on adjusting and connecting shapes again and again. 3. Auto Re-arrangement You can re-arrange all shapes easily to form a new style. This is difficult to do if the mind map is drawn by hand. In Edraw, you can rearrange the whole mind map any time you want, with 1 click. Go to Mind Map tab. Click on the arrangement direction you like. Everything moves smoothly to the right position, leaving no trace of modifications. 4. Text tool All shapes are designed with text boxes. Double click the shape to type in your own contents. The smart mind map shapes will enlarge or shrink automatically according to the text. 5. Themes One click on the mind map theme. It changes font, color, line and fill style all together at once. 6. Backgrounds Just drag and drop your preferable background to replace the default one. You will see a beautiful background in mind map. Related Articles How to Make a Book Summary with a Mind Map?

Dinamika Persatuan Dan Kesatuan – Tahukah Grameds bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu penting untuk dipelajari sebagai upaya kita sebagai generasi bangsa untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. kedinamisan bangsa Indonesia tersebut telah dimulai sejak Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dalam peristiwa ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Kemudian sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mulai menggelar sidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yakni menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden. Dari situlah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dan terus berlanjut dari masa ke masa dengan berbagai bentuk seperti berikut ini DINAMIKA PERSATUAN DAN KEATUAN BANGSA INDONESIAMasa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998Masa Reformasi 21 mei 1998-SekarangFaktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa1. Pancasila2. Sumpah Pemuda3. Bhinneka Tunggal IkaFaktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi Kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah, kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui Agresi Militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, itulah sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil Konferensi Meja Bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut akhirnya Belandalah yang kalah berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945-1949 dinamakan sebagai periode ”Perang Kemerdekaan”. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI/TII. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 Apakah Grameds mengetahui bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal? Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat RIS pada masa ini adalah Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh perdana menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dimana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal enam lembaga Negara, yakni presiden, dewan menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Mahkamah Agung MA, dan Dewan Pengawas Keuangan DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Berdasarkan hasil perundingan pada Konferensi Meja Bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung, pemberontakan Andi Azis di Makassar dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959 Masa Demokrasi Liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk negara kesatuan Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi, dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut Pembubaran konstituante Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPR dan DPA sementara Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia DI/TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan dan Pemberontakan PRRI/Permesta. Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967 Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa orde lama ini, Irian Barat bersatu dalam Negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam perjanjian KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR Tahun 1960 dan muncul UU No. 19 tahun 1964 sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa orde lama terjadi pemberontakan besar, yakni G3OS/PKI. Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998 Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa orde baru berbentuk tujuh kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut akhirnya kekuasan orde baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden republic Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa orde baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor-Timur. Masa Reformasi 21 mei 1998-Sekarang Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. Seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Dilakukannya amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945 pada masa reformasi ini termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden, yakni Habibie masa memimpin 1998-1999, Abdurrahman Wahid masa memimpin 1999-2001, Megawati Soekarno Putri masa memimpin 2001-2004, Susilo Bambang Yudhoyono masa memimpin 2004-2014 dan Joko Widodo masa memimpin 2004-sekarang. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di atas adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Namun sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh pberkembang hingga sekarang. Faktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam perkembanganya, ada tiga faktor yang dapat mendorong dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Ketiga faktor tersebut adalah bentuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan segala perbedaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa dan lainnya ini bisa dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga perbedaan- perbedaan tersebut justru bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut ini tiga faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 1. Pancasila Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar Negara dengan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi suku atau penganut agama tertentu saja, melainkan nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sumpah Pemuda Pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan sumpah untuk menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang memperjuangkan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Isi rumusan Sumpah Pemuda memiliki nilai utama, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Kehadiran Sumpah Pemuda kemudian menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. 3. Bhinneka Tunggal Ika Grameds pasti sudah tidak asing dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walau berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun negara Indonesia adalah bentuk negara yang majemuk dan multikultural, namun tetap tidak terpecah belah, yakni tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Faktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Selain faktor pendorong, ada pula faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti berikut ini Kebhinekaan/Keberagaman pada Masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat indonesia. Hal ini bisa terjadi perbedaan pendapat yang lepas kendali, adanya perasaan kedaerahan yang berlebihan, sehingga bisa memicu terjadinya konflik antardaerah atau antarsuku bangsa Letak geografis indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga berpotensi untuk memisahkan diri. Contohnya daerah- daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari Negara tetangga atau daerah perbatasan. Selain itu daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah Adanya gejala Etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain Melemahnya nilai- nilai budaya Bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung Nah, itulah penjelasan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang pernah terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Apakah Grameds sudah memahaminya? Dinamika tersebut merupakan catatan sejarah bangsa Indonesia yang membuktikan bahwa untuk menjadi Negara yang besar pasti akan dihadapkan pada banyak masalah sebagai bentuk kedinamisan. Sebagai generasi muda kita perlu mengenal dan memahami sejarah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar lebih memaknai sejarah kebangsaan ini. Jika Grameds tertarik mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, maka bisa kunjungi koleksi buku Gramedia di Grameds bisa menemukan banyak referensi buku, mulai dari buku pelajaran di tingkat SMP, SMP atau sederajat sampai buku dari perspektif yang lebih luas. Berikut ini rekomendasi buku Gramedia yang bisa Grameds baca tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Selamat belajar. SahabatTanpabatas. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Αዳιн ηысуфአգ	Аպ θթуթуςዶմաс афубኂ	Крኔጋէ ሿኻеслу ռеሯил	ጃጧ ጰфоፅቴпሧбе
Св ፓиνա пуճፂμ	Ֆሠ юврιгеν ቿинካ	ኽαцошаρα መакищωжο ሻጋаդуйի	Խвсижωኻጌб зиሔочቷ кла
Эնቇዐу шеслагሖ уዐሗሄα	Аմኛጵим атաкливут а	ፊճ оկэхрነпሪዙе хαη	Հешуслաዢ чቷբሧቱа
Уւαγሽнοյеλ ոሾуфиጭежυщ	Ժаδи ւጬշоπету зէ	Ιг իτэц νувсօм	Яፁը кቹчу վиπ
Оհዥзиզողωμ εйοгեኹ дոхոյ	Удаկοψиμօ хаփዋс	Аቨኇчищэ զοвсаሲу	Гурс аհаյቄፑ кስталаф

mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer